“Bagaimana mereka yang sudah hampir selesai S1 atau S2-nya diberi kesempatan melanjutkan pendidikannya di sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kemenlu dan Kemendikbud perlu mengkoordinasikan keberadaan dan keberlanjutan studi serta memudahkan program akselerasi agar dapat terserap di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi-perguruan tinggi,” katanya.
Di sisi lain, Gus Hilmy juga mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memberi mereka insentif modal agar bisa kembali membuka usahanya.
“Skema UMKM mungkin bisa diberikan. Tidak semua yang bekerja di luar negeri adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Bahkan mungkin banyak yang sebaliknya. Untuk itu, Kemenaker dan pemda perlu berkoordinasi,” ujar Gus Hilmy.
Lebih lanjut, Gus Hilmy juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang juga membantu pemulangan para WNI tersebut dari penampungan setelah tiba di Indonesia sampai ke daerahnya.
“Terima kasih juga patut kita sampaikan kepada kepala daerah yang bersedia menjemput warganya hingga sampai ke kampung halamannya. Seperti Gubernur Khofifah di Jawa Timur, menjemput dan menyambut warganya. Juga beberapa daerah lain, seperti Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya. Ini bentuk kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang bisa dilanjutkan untuk menuntaskan PR-PR selanjutnya,” ujar Gus Hilmy. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
