“Karena naskah RUU-nya sudah selesai semua, substansinya sudah disisir, typo juga sudah disisir, mudah-mudahan tidak lama sesudah Lebaran. Taruhlah di pekan pertama sudah dikirim Surpres-nya,” kata Mahfud pada Selasa (18/4/2023).
Pada 2003, Indonesia telah menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi dan melakukan ratifikasi dengan membuat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.
RUU Perampasan Aset merupakan salah satu aturan yang harus ada ketika suatu negara sudah menandatangani konvensi tersebut.
Namun sejak saat itu hingga kini, Indonesia belum juga memiliki aturan hukum soal perampasan aset. Karena itu, RUU Perampasan Aset sangat mendesak untuk dibahas menjadi UU sehingga memiliki landasan hukum dalam merampas aset para pelaku kejahatan atau koruptor. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
