PADANG (SumbarFokus)
Kehadiran Komisi Informasi Kota Padang tinggal menunggu waktu. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Padang (red-wali kota) dan DPRD setempat sudah punya komitmen sama untuk menjadikan Kota Padang sebagai pelopor pembentukan Komisi Informasi kota pertama di luar pulau Jawa.
Komitmen itu mencuat saat Diskusi Publik bertema Padang Informatif dan Komisi Informasi Padang, Bisakah?, yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Senin (6/10/2025), di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center Padang.
Lima narasumber dalam diskusi itu dimoderatori oleh Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar Novrianto “Ucok”, yang memandu jalannya diskusi dengan apik antara Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra, Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar Almudazir, serta Ketua Penasihat PJKIP Padang, yang juga mantan Ketua KI Sumbar, Syamsurizal.
Mengawali diskusi, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Komisi Informasi (KI) Kota Padang.
“DPRD bersama Pemerintah Kota siap melahirkan Komisi Informasi Kota Padang serta mewujudkan predikat Padang sebagai Kota Informatif secara nasional. Sejauh ini, kami sangat terbuka terhadap segala bentuk informasi publik, baik dari masyarakat maupun kegiatan kedewanan,” ujarnya.
Muharlion menegaskan, keterbukaan informasi mencakup tiga fungsi utama kedewanan, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
