Menanggapi aspirasi tersebut, Evi Yandri menjelaskan, dia tidak ingin memberikan harapan palsu kepada masyarakat karena terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, kota, dan provinsi.
Dia mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari masa reses untuk menjemput aspirasi warga agar dapat diperjuangkan melalui program pemerintah.
“Setelah saya dengar semua aspirasi yang disampaikan memang kebanyakan merupakan kewenangan pemerintah kota, bukan kewenangan pemerintah provinsi. Tapi itu tidak masalah, itu tergantung niat wakil rakyatnya karena bisa diperjuangkan dengan koordinasi lintas kader partai yang berada di Kabupaten/kota atau pemerintah pusat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, beberapa bantuan tetap bisa dipenuhi sesuai regulasi, seperti dukungan UMKM, pertanian, dan peternakan yang disalurkan melalui kelompok dalam bentuk peralatan.
“Jadi tetap bisa kita penuhi, tapi bantu penuhi syarat regulasinya, silakan hubungi staf saya untuk tindak lanjut,” katanya.
Terkait pengelolaan sampah, dia menyebut, bantuan becak motor memungkinkan diberikan. Namun dia juga mengajak warga mengaktifkan bank sampah dan daur ulang.
Untuk usulan pembangunan jalan, dia mengatakan, perlu kelengkapan dokumen pembebasan lahan.
“Jika memang sudah selesai urusan pembebasan lahannya pemerintah provinsi akan melakukan betonisasi jalan,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan kantor lurah dapat diusulkan melalui bantuan khusus kabupaten/kota, sedangkan WC masjid bisa melalui dana hibah provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Evi Yandri juga memberikan bantuan pribadi masing-masing Rp1 juta untuk kader posyandu, Rp2 juta untuk pengadaan Al-Qur’an, dan Rp1 juta untuk TPA/TPQ.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
