“Meskipun DPD RI secara kelembagaan hampir selalu tidak dilibatkan secara intensif dalam proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Dan kami dipaksa untuk mengawasi pelaksanaan UU yang sesungguhnya tidak pernah kami bahas apalagi kami tetapkan kepada pemerintah dan daerah,” tutupnya. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
