PADANG (SumbarFokus)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menilai Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kuat menjadi contoh nasional dalam pengelolaan data pelayanan publik. Daerah ini disebut telah mencapai validitas data sebesar 85 persen, capaian yang dinilai tertinggi di tingkat provinsi.
Penilaian tersebut disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Dr Ajib Rakhmawanto dalam kegiatan pendampingan Standar Pelayanan (SP), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), dan standardisasi jenis pelayanan lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran, Jumat (3/10/2025).
Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi itu dihadiri Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat Dina Febri Yanti, para kepala OPD, serta perwakilan bagian organisasi kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan penerapan standar pelayanan dan digitalisasi birokrasi di daerah.
Dalam arahannya, Arry menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi agenda penting yang harus dijalankan bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya, layanan publik yang baik tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong agar seluruh perangkat daerah menghadirkan layanan publik yang adil, inklusif, dan menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia, sejalan dengan visi terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan,” ujar Arry.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
