Dia juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Aturan tersebut, menurutnya, memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan yang humanis dan berkeadilan.
“Kami menyambut baik PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2024, ini dapat memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan berkeadilan,” kata Arry.
Sekda menjelaskan, digitalisasi menjadi kunci pembaruan birokrasi di daerah. Melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), pemerintah dapat menata data layanan secara terintegrasi dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas.
“Kami sangat mengapresiasi hadirnya SIPPN sebagai instrumen nasional yang menyediakan basis data terintegrasi terkait jenis dan standar pelayanan publik. Sistem ini mendukung transparansi sekaligus mendorong akuntabilitas dan percepatan penerapan SPBE,” ucap Arry.
Dia menambahkan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sistem pelayanan publik. Upaya tersebut mencakup penguatan regulasi daerah, pengembangan platform digital terintegrasi, kompetisi inovasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas ASN di seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Dr Ajib Rakhmawanto menegaskan, standar pelayanan menjadi ukuran utama keberhasilan birokrasi di daerah. Menurutnya, seluruh instansi pemerintah wajib memenuhi standar layanan yang jelas agar kinerja pemerintahan dapat diukur dengan pasti.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
