Dalam kesempatan itu, Presiden RI juga mengajukan harapan agar fasilitas bagi jemaah haji dapat ditingkatkan, termasuk dengan membangun Kampung Haji di Mekkah. MBS menyetujui permintaan ini dengan memberikan lahan seluas 50 hektar untuk dikembangkan selama 100 tahun. Langkah ini diyakini akan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi jemaah haji Indonesia, sekaligus menguatkan hubungan bilateral kedua negara.
Ke depan, sambungnya, Kemenag bersama BPKH akan berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi dalam dua minggu mendatang untuk mematangkan persiapan akomodasi di Mina dan Arafah. Selain itu, ada rencana untuk mengombinasikan petugas haji dengan anggota TNI guna menjaga ketertiban dan memperkuat kedisiplinan pelayanan di lapangan.
Di tempat yang sama, Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menyambut positif acara yang tidak hanya menilai kinerja BPKH tetapi juga memberi dampak langsung pada perekonomian lokal. “Seluruh hotel penuh, tiket pesawat habis, dan UMKM kita pun semakin ramai pembeli. Ini membawa pergerakan ekonomi yang berarti bagi Sumatera Barat,” ujarnya antusias.
Acara ini, sambung Audy, juga menjadi momentum penting bagi BPKH untuk terus berinovasi dalam pengelolaan dana haji, agar dapat dikelola lebih amanah dan profesional. Dengan dana yang mencapai ratusan triliun, Audy berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah melalui kerja sama dengan bank-bank lokal.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menambahkan, bahwa peluncuran aplikasi BPKH Apps adalah langkah maju dalam digitalisasi pelayanan haji di Indonesia. “Aplikasi ini memungkinkan calon jemaah dan pihak terkait untuk mengakses proses persiapan dan pengelolaan dana haji dengan lebih mudah dan aman. Kami ingin membangun ekosistem haji yang modern dan dapat diandalkan,” ungkapnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
