“Untuk itu perlunya inovasi pembiayaan dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta maupun perbankan,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, pembangunan perumahan di Sumatera Barat menghadapi sejumlah tantangan, seperti backlog perumahan yang masih tinggi, keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, serta keberadaan kawasan permukiman kumuh yang membutuhkan penanganan komprehensif. Karena itu, pembangunan harus diarahkan pada hunian yang ramah lingkungan, tahan bencana, dan berkelanjutan.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya nilai-nilai lokal dalam perencanaan perumahan di Sumbar. Dia menilai, karakter budaya dan arsitektur Minangkabau perlu diintegrasikan ke dalam rancangan perumahan modern agar tidak kehilangan identitas.
“Nilai-nilai tersebut dapat kita integrasikan dalam pembangunan perumahan modern, sehingga tidak hanya layak huni, tetapi juga mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau,” sebut Mahyeldi.
Hingga tahun 2025, pemerintah daerah mencatat pembangunan dan peningkatan kualitas 6.577 unit rumah bagi MBR di Sumatera Barat. Angka itu berasal dari pendanaan APBD kabupaten/kota, program CSR, dan pembangunan rumah subsidi yang tersebar di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat melalui Dirjen Perumahan Perdesaan menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pihak yang mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Gubernur Mahyeldi menerima penghargaan atas dukungan dan kontribusinya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Barat.
Sementara, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan program nasional ini.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
