PADANG (SumbarFokus)
Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat menaruh perhatian besar terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, karena kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat.
Untuk menekan kasus terjadi secara berulang sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif, Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Kedatangan Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, diterima Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi dan dihadiri stakeholder terkait.
Dalam pertemuan tersebut membahas optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat.
Direktur Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti mengatakan, Nurani Perempuan sejak Juli 2024 rutin melakukan pertemuan dengan stakeholder yang terdiri dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif.
“Berdasarkan data Nurani Perempuan sejak 2015-2023 ada sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat, sedangkan penangan dan pemulihan belum terjadi secara komprehensif sehingga rentan terjadinya keberulangan kekerasan pada korban,” terangnya.
Menurut Meri, berbagai hambatan dan tantangan dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender tantangan terbesarnya adalah ketersediaan anggaran penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
