Kebijakan ini harus dilakukan untuk memberi napas masyarakat untuk bisa bangkit dalam membangun usaha.
Ketiga, khusus masyarakat rentan dan miskin, pemerintah harus mempercepat pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini harus dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat agar tidak terjebak dalam kemiskinan, karena kehilangan pekerjaan dan mata pencarian.
Keempat, program recovery harus mengutamakan aspek “uang beredar di daerah”. Berkaca pada recovery gempa 2009, terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 10 persen. Hal ini membuktikan recovery melibatkan masyarakat lokal, sehingga uang berputar di masyarakat.
Hal yang sama harus dilakukan pasca banjir bandang ini. Pemerintah harus menggerakkan potensi lokal, belanja harus ke masyarakat sumbar, proyek harus dikerjakan oleh pengusaha dan pekerja lokal dan masyarakat harus terlibat dalam setiap proses pembangunan.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,sehingga bantuan keuangan dari pemerintah langsung dirasakan oleh masyarakat, dan pada akhirnya mengakselerasi pergerakan ekonomi Sumatera Barat.
Kelima, pemerintah harus menginternalisasi prinsip mitigasi bencana sebagai bagian dari hidup masyarakat. Early Warning System seharusnya tidak hanya menjadi pajangan semata dan simulasi bencana tidak hanya kegiatan rutin menghambur hamburkan uang. Tetapi harus menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kegiatan masyarakat.
Penanganan bencana harus menjadi penopang ekonomi masyarakat. Masyarakat lokal harus terlibat dan menikmati program fisik dan non fisik yang disalurkan pemerintah.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
