Dikatakannya, dengan konsep yang dijalankan, pengelolaan kota tua di Daerah Khusus Jakarta berhasil berjalan optimal, dengan tingkat kunjungan pada 2024 lalu yang mencapai 2,1 juta.
Untuk kota tua di Sumbar strategi-strategi serupa juga bisa dijalankan, namun menurut hemat Nanda yang melakukan pengelolaan pada area-area yang bisa dikomersilkan ini adalah BUMD.
“Dengan area komersilnya dikelola BUMD akan mempermudah investor dalam berivenstasi. Karena pengurusan menjadi satu pintu. Sebab, secara bisnis terkadang berhubungan dengan satu dua orang itu sulit, apalagi kita tidak tahu dan tidak bisa mengakses owner propertinya. Jadi diharapkan dengan adanya BUMD dapat mengoptimalkan pengelolaan area komersil, dan menjadi ‘jembatan’ yang mempermudah pihak swasta yang akan berinvestasi. Dengan dikelola BUMD, standar harga sewa juga akan jelas.” ulas politisi muda NasDem tersebut.
Dikatakan Nanda, ketika area yang bisa dikormesilkan disewakan pada pihak swasta yang mau berinvestasi, perekonomian masyarakat di kawasan kota tua akan menggeliat, karena di kawasan tersebut bisa berdiri restoran UMKM, dan bisa menjadi pusat ekonomi kreatif.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Padang ini menegaskan, pengelolaan kota tua di Sumbar mesti dijalankan dengan optimal. Saat pengelolaan berjalan optimal, aset budaya yang dimiliki daerah akan terjaga karena ada upaya revitaliasi yang dilakukan.
Kemudian dengan pengelolaan yang optimal, akan bisa meningkatkan daya tarik wisata, menggenjot ekonomi kreatif serta UMKM, yang pada akhirnya bisa menghidupkan roda perekonomian masyarakat serta menjadi sumber PAD bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
