Belanja Daerah
Menurunnya pendapatan transfer daerah membuat pemerintah menetapkan beberapa prioritas belanja, di antaranya belanja wajib, pelayanan dasar sesuai standar minimum, dan dukungan program strategis nasional.
Fadly menegaskan bahwa efisiensi anggaran telah dilakukan, salah satunya dengan pengurangan belanja operasional seperti listrik, air, telepon, dan pemeliharaan sarana prasarana kantor.
Pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian status pegawai non-ASN menjadi PPPK sebesar Rp428,5 miliar pada 2026. Sementara program BPJS Kesehatan gratis telah berjalan sejak APBD Perubahan 2025 dan pada 2026 direncanakan mencakup 86,3 ribu jiwa dengan alokasi Rp39,1 miliar.
Pembiayaan Daerah
Terkait proyeksi Silpa yang turun dari Rp81,4 miliar menjadi Rp65,9 miliar, Wali Kota menjelaskan bahwa perubahan itu terjadi akibat rencana pembatalan pinjaman daerah pada 2025.
,
Ia juga menanggapi catatan fraksi terkait rasio utang daerah, memastikan perhitungan pinjaman telah sesuai dengan kapasitas fiskal sebagaimana regulasi Kementerian Keuangan.
Adapun rencana pinjaman daerah sebesar Rp81,4 miliar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, termasuk revitalisasi kawasan Pasar Raya dan Pantai Padang, dengan skema pembayaran periode 2027–2029.
Dengan jawaban tersebut, pemerintah daerah berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat berlanjut secara konstruktif bersama DPRD demi keberlanjutan pembangunan Kota Padang. (000/PAR)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
