JAKARTA (SumbarFokus)
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengajukan usulan pembangunan 1.912 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan Rumah Susun Negara (Rusunawa), untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berpenghasilan rendah di Kota Pariaman.
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (Kemen PKP RI) Imran, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Yota menjelaskan, berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat sebanyak 1.912 rumah di Kota Pariaman yang kondisi fisiknya tidak layak huni.
“Kami mengusulkan kepada Kemen PKP agar dapat membangun rumah-rumah tersebut menjadi layak huni demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Yota juga menyampaikan kebutuhan pembangunan Rumah Susun Negara bagi ASN berpenghasilan rendah, yang banyak di antaranya masih tinggal bersama orang tua atau mengontrak rumah karena belum memiliki hunian sendiri.
“Kami berharap pembangunan Rumah Susun Negara ini dapat memberikan solusi hunian yang layak dan terjangkau bagi ASN di Kota Pariaman,” tuturnya.
Yota menambahkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Pariaman tengah melakukan penginputan data terkait usulan ini ke dalam aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) yang dikelola oleh Kemen PKP.
“Kami berharap usulan ini mendapatkan persetujuan dari Kemen PKP dan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026, serta menjadi prioritas pembangunan di kementerian,” tutupnya. (028)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
