Temuan utama studi ini, lanjut wanita yang saat ini sebagai Direktur Peneliti Women OMEN Research Institute ini menunjukkan bahwa kebijakan HTI menguntungkan korporasi pulp dan kertas yang mengandalkan bahan baku kayu dengan berbagai kemudahan dan subsidi dari pemerintah.
“Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan lebih banyak kebijakan yang menguntungkan korporasi dibandingkan pemerintahan Joko Widodo. Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, upaya koreksi dilakukan melalui kebijakan moratorium izin baru pengelolaan hutan dan kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola lahan kehutanan. Namun, pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, kebijakan kehutanan kembali menguntungkan korporasi, terutama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu banyak protes masyarakat,” tegas wanita kelahiran Tanah Datar ini.
Edriana, kembali menegaskan dihadapan penguji dan Pimpinan Sidang, bahwa
Implikasi teori dari Fred Block menyatakan bahwa komunitas bisnis memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kebijakan negara, dengan pelaku bisnis mencari bantuan pemerintah untuk mendukung kegiatan mereka melalui berbagai kebijakan.
“Pemerintah harus menjaga stabilitas sosial, baik untuk melindungi kepercayaan bisnis dari pengusaha maupun untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi kata kuncinya adalah harus ada keseimbangan Negara, Korporasi, Hutan Tanaman Industri dan Perhutanan Sosial,” tegas Edriana yang merupakan wanita ke 40 meraih Gelar Doktor Ilmu Politik Indonesia ini.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
