PADANG (SumbarFokus)
Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Menteri Perhubungan di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Komisi V menyoroti rendahnya serapan anggaran Kemenhub. Hingga 18 November 2025, realisasi keuangan baru mencapai 65,52 persen dan realisasi fisik 68,75 persen. Kondisi ini dinilai membutuhkan percepatan dan pengelolaan yang lebih efektif agar target APBN 2025 dapat tercapai.
Zigo menekankan bahwa sisa anggaran harus diarahkan untuk program yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, terutama di sektor perkeretaapian.
“Kemenhub harus memastikan bahwa sisa anggaran yang ada benar-benar dialokasikan untuk program yang berdampak pada nyawa dan keselamatan masyarakat, dan penanganan perlintasan sebidang kereta api adalah salah satunya,” tegas Zigo.
Ia menyebut perlintasan kereta api sebagai titik rawan kecelakaan yang harus ditangani serius oleh Ditjen Perkeretaapian. Menurutnya, penghapusan perlintasan sebidang liar dan pembangunan flyover atau underpass merupakan langkah penting untuk menekan angka insiden.
Upaya tersebut dinilai mendesak mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan potensi bahaya di jalur perlintasan tanpa pengamanan memadai.
Komisi V DPR RI juga meminta Kemenhub mempercepat serapan APBN dengan mempertimbangkan berbagai masukan anggota dewan. Dengan penguatan program-program keselamatan dan percepatan realisasi anggaran, diharapkan Kemenhub mampu memenuhi target APBN 2025 serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor transportasi nasional. (000)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
