PADANG (SumbarFokus)
Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat Zigo Rolanda mendorong percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan secara terukur serta patuh regulasi. Menurut dia, penanganan bencana tidak cukup hanya cepat, tetapi harus berbasis perencanaan teknis agar tidak memicu persoalan baru di kemudian hari.
Zigo menyoroti masih adanya pembangunan hunian yang mengabaikan zona rawan bencana, terutama di bantaran sungai dan bahu jalan nasional. Dia meminta aturan perizinan perumahan diperketat dan dilengkapi rekomendasi teknis yang jelas dari instansi berwenang.
“Kita memang ingin penanganan cepat, tetapi tidak boleh sembarangan. Regulasi perizinan perumahan harus diperbarui dan diperketat. Harus ada rekomendasi teknis yang jelas dari pihak berwenang. Jangan lagi ada pembiaran rumah dibangun sangat dekat dengan bibir sungai, karena itu sama saja menjemput maut ketika bencana datang kembali,” tegas Zigo, Selasa (27/1/2026).
Selain persoalan infrastruktur, dia juga mengingatkan pentingnya perlindungan hukum bagi petugas di lapangan. Pekerjaan tanpa perencanaan matang, kata dia, berisiko menyeret pelaksana pada persoalan hukum.
“Perencanaan itu sangat krusial. Jangan karena mengejar target cepat, teman-teman di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat. Akibatnya, mereka justru berhadapan dengan persoalan hukum. Negara harus melindungi mereka melalui payung hukum dan manajemen risiko yang jelas,” ujarnya.
Zigo turut menyoroti krisis air bersih di Kota Padang pascabencana. Banyak warga yang selama ini bergantung pada sumur kini kehilangan akses air karena sumur mengering, sementara sebagian bukan pelanggan PDAM.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
