“Mereka adalah masyarakat yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka adalah masyarakat dengan pendapatan rendah dan masih mengandalkan program jaring pengaman sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,” katanya.
Disampaikan, oleh karena itu, perlu dijamin bahwa program pengentasan kemiskinan secara komprehensif dibidang sosial, pendidikan dan kesehatan serta akses lapangan kerja atau akses berusaha bagi warga miskin kota dapat terus dimaksimalkan.
Sedengkan di sektor Pekerjaan Umum, PKS menyorot permasalahan banjir Kota Padang semakin memprihatinkan. Kondisi topografi kota Padang dipinggiran pantai dan dilalui oleh banyak aliran sungai besar dan kecil dengan rentang panjang sungai yang pendek, jelas menjadi pemicu banjir, di mana kalau hujan di hulu perbukitan maka air dengan cepat mengalir ke Padang dan akan tertahan di wilayah pesisir Kota Padang.
“Oleh karena itu Perubahan KUA PPAS 2023, diharapkan dapat menyicil penyelesaian terhadap permasalahan banjr Kota Padang,” ucapnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PAN Faisal Nasir mengatakan, pada OPD kantor kesatuan bangsa dan politik, terjadi penambahan anggaran. Dalam APBD murni dialokasikan Rp8,4 miliar dinaikkan menjadi Rp16,2 miliar pada rencana APBD perubahan yang digunakan untuk hibah pelaksanaan pemilu 2024.
“Fraksi PAN setuju dengan penambahan anggaran ini, namun agar lebih jelas peruntukkannya, dan memenuhi unsur transparansi dan akuntabel, fraksi meminta rincian penggunaannya,” katanya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
