“Anggaran bansos ini semuanya sudah disetujui oleh DPR,” imbuhnya.
Yang menjadi masalah, menurut Teddy, pembagian BLT (red-Bantuan Tunai Langsung) sebesar Rp11,2 triliun dilakukan pada masa kampanye.
“Dan ini jasi permasalahan serius di tengah masyarakat. Banyak yang berpendapat, pendistribusian jelang Pemilu berpotensi bermuatan politis dan ada kecenderungan untuk dipolitisasi,” tegas Teddy.
Dikatakan, program populis seperti bansos maupun BLT ini berpotensi untuk dapat mengubah opini dan pilihan politik masyarakat.
Untuk menghindari kecurigaan tersebut, Teddy Alfonso mengusulkan agar pembagian BLT atau bonsos dilakukan setelah masa pemilu. Bagaimanapun juga, ujarnya, bansos adalah hak rakyat. Setiap warga negara yang membutuhkan berhak memperolehnya.
Dijelaskan lagi, selain di sektor ekonomi, bansos juga mencakup sektor pendidikan, seperti program beasiswa dan bantuan pendidikan, membuka pintu akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan pendidikan, tetapi juga merangsang perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan,” tutur Teddy.
Bantuan sosial juga mencakup sektor kesehatan, seperti program kesehatan masyarakat, vaksinasi massal, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
“Namun, keberhasilan bansos tidak hanya tergantung pada sumbangan materi atau dukungan finansial semata. Pentingnya penyelenggaraan program yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sangat diperlukan. Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan sosial akan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan,” pungkas Teddy. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
