PADANG (SumbarFokus)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan pascabencana banjir bandang. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Selasa (9/12/2025).
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan, berakhirnya masa tanggap darurat bukan berarti persoalan selesai. Menurutnya, fase rehabilitasi dan rekonstruksi justru membutuhkan perhatian dan dukungan lebih besar, terutama dari pemerintah pusat.
“Berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti selesai. Kita memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang yang membutuhkan dukungan dari banyak pihak, terutama Kementerian PUPR,” ujar Muharlion.
Ia menegaskan, kerusakan infrastruktur akibat banjir, seperti jalan, jembatan, dan alur sungai, membutuhkan penanganan teknis yang serius dan terencana. Karena itu, keterlibatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta Balai Wilayah Sungai (BWS) dinilai sangat penting.
“Kerusakan jalan dan jembatan serta pendangkalan sungai tidak bisa ditangani secara parsial. Normalisasi sungai harus menjadi prioritas untuk mencegah bencana berulang,” katanya.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas kondisi hunian warga terdampak. Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara, sementara 30 kepala keluarga lainnya masih menempati rumah susun sederhana sewa. Pemerintah Kota Padang juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap di dua lokasi berbeda.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
