Karena keberhasilan itu, kata Zahara, Epyardi-Ekos akan menerapkan cara-cara yang dilakukan Pemkab Solok untuk menekan angka stunting terhadap semua daerah di Sumbar. Untuk menekan angka stunting di Kabupaten Solok, Epyardi melakukan beberapa hal. Pertama, mengalokasikan dana Rp4 miliar per tahun untuk membiayai pemberian makanan tambahan untuk menekan angka stunting. Pengalokasian dana Rp4 miliar itu dimulai pada 2021 hingga 2024.
Kedua, kerja sama lintas sektor dalam Solok Superteam. Zahara mengatakan bahwa Epyardi membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim tersebut dikomandoi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan. Dalam tim itu terdapat Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, PKK, wali nagari, dan kader kesehatan (warga yang mau bekerja untuk sektor kesehatan).
“Bahkan ada nagari di Kabupaten Solok yang mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja nagari untuk penanganan stunting,” ucapnya.
Zahara menjelaskan bahwa instansi dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Misalnya, Dinas Kesehatan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, seperti memeriksa bayi dengan menyiapkan antropometri kit di tiap posyandu. Antropometri kit adalah serangkaian alat yang berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala. Contoh lain, Dinas Kesehatan membekali bayi yang mengalami gangguan menelan air susu dengan slang makan (sonde) setelah pulang dari rumah sakit.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
