“Pergubnya sedang berproses, saat ini tengah dalam pembahasan dan telah memasuki tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan Ham,” terangnya.
Dikatakan Novrial, Pergub Tata Niaga Gambir ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar No.3/2024 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan. Dimana di dalamnya ada 4 komoditi perkebunan, sawit, gambir, kakau dan karet. Secara garis besar Pergub Tata Niaga Gambir ini mengatur tentang dua hal, pertama tentang bagaimana standarisasi mutu gambir dan yang kedua tentang produk turunan gambir seperti tanin dan katechin sekaligus dengan berapa nilai jualnya. Diharapkan, jika Pergub ini tuntas, proses penetapan harganya bisa diatur seperti penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan bersama Dinas Perkebunan Tanangan Pangan dan Holtikultura.
“Dengan adanya Pergub, penetapan harga tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar. Diharapkan akan menjadi solusi untuk peningkatan kesejahteraan petani gambir di Sumbar,” harap Novrial.
Menjaga Stabilitasi Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok
Beberapa strategi juga telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar untuk menjaga stabilitasi ketersediaan kebutuhan pangan seluruh masyarakat Sumbar, terutama menghadapi momen-momen tertentu yang sering terjadi kenaikan harga selalu terjadi. Dari sisi pasokan bahan pangan, secara berkesinambungan pihaknya terus melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok, terutama untuk komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, dan telur ayam ras, serta daging sapi, agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
