“Yaitu, kembalinya Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Lembaga Tertinggi Negara, sebagai penjelmaan rakyat yang tidak hanya diisi oleh anggota DPR saja, tetapi juga diisi oleh utusan daerah dan utusan Golongan,” ujarnya.
Senator asal Jawa Timur itu berkomitmen untuk memperjuangkan agar para raja dan sultan Nusantara sebagai pemilik wilayah Nusantara sebelum Indonesia merdeka, harus ikut menentukan arah perjalanan bangsa.
Sebab, lanjut LaNyalla, para raja dan sultan Nusantara inilah pemilik saham terbesar atas Wilayah yang kemudian bernama Indonesia ini. Oleh karena itu, mereka harus berada di MPR, sebagai bagian dari elemen bangsa. Ini artinya, mereka adalah bagian dari penjelmaan seluruh rakyat, untuk kemudian ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui GBHN dan
memilih Mandataris MPR untuk melaksanakan amanah rakyat tersebut.
“Karena itu, saya bertekad untuk tetap meneruskan perjuangan beliau, untuk mengembalikan bangsa ini kepada sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, secara benar. Karena hanya dengan Demokrasi Pancasila, negara yang Bhineka ini bisa menjadi Tunggal Ika,” demikian LaNyalla.
Dalam acara tersebut hadir juga Anggota Watimpres Mayjen Polisi (Purn) Sidarto Danusbroto, para raja dan sultan Nusantara, kerabat Puri Agung Denpasar, Perwakilan Duta Besar Kerajaan Maroko, dan perwakilan Duta Besar Venezuela. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
