Ketua DPD RI: Utusan Daerah di MPR Harus Berbasis Pemilik Wilayah

FGD membahas perihal urusan daerah, yang dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: DPD RI/SumbarFokus.com)

DENPASAR (SumbarFokus)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, seharusnya Utusan Daerah di dalam MPR diisi oleh mereka yang memiliki wilayah-wilayah di Nusantara ini. Baik itu raja dan sultan nusantara, maupun masyarakat adat penghuni wilayah yang berbasis suku, marga, nagari dan sejenisnya.

Bacaan Lainnya

“Berbicara tentang utusan daerah, kita harus membaca sejarah keberadaan wilayah di Nusantara ini,” kata La Nyalla, saat FGD yang bertema “Siapakah Utusan Daerah MPR? Membedah Siapa Saja Utusan Daerah di MPR dan Bagaimana Pengisiannya”, di Universitas Udayana, Bali, Selasa (20/6/2023).

Dijelaskan, nereka inilah yang mengalami secara langsung penjajahan oleh VOC dengan tentara Belanda. Sehingga sejarah mencatat beberapa perlawanan terhadap Belanda telah terjadi di era kerajaan dan kesultanan Nusantara.

Puncaknya, lanjut LaNyalla, para raja dan sultan Nusantara memberi dukungan moril dan materiil yang konkret bagi lahirnya negara ini, berupa penyerahan wilayah-wilayah mereka untuk menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia.

“Sikap legowo dari para raja dan sultan Nusantara itu sekaligus bukti bahwa sudah seharusnya para raja dan sultan Nusantara ini adalah bagian dari pemegang saham utama Negara ini,” ujarnya.

Tetapi fakta yang terjadi, imbuhnya, kerajaan dan kesultanan Nusantara, serta kelompok masyarakat adat yang dulu menghuni hutan atau wilayah berbasis suku, marga, atau nagari, sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki saluran langsung dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.

“Perlu kita ingat, ada empat syarat untuk berdirinya suatu negara. Pertama, adanya rakyat. Kedua, adanya wilayah. Ketiga, terbentuknya pemerintahan. Dan keempat, adanya pengakuan internasional,” papar dia.

Sebelum Indonesia lahir, dikatakan LaNyalla, wilayah di Nusantara terbagi dalam dua zona. Yang pertama adalah zelfbesturende land schappen, atau daerah-daerah berpemerintahan sendiri, yang sejatinya dikuasai kerajaan dan kesultanan Nusantara.

Yang kedua, adalah volks gemeen schappen atau wilayah yang dihuni dan dimiliki kelompok masyarakat adat, yang berbasis suku, marga, nagari, dan sebagainya. Kemudian Belanda menciptakan daerah-daerah baru, yaitu daerah otonom dan daerah dministratif pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara.

“Jadi, para pendiri bangsa, saat menyusun tentang utusan daerah, sudah memikirkan bahwa seharusnya utusan daerah di dalam MPR dihuni oleh mereka yang memiliki wilayah-wilayah di Nusantara ini,” ungkap Senator asal Jawa Timur itu.

Namun katanya, rumusan utusan daerah yang didesain para Pendiri Bangsa, belum pernah dilakukan secara benar, baik di era Orde Lama, maupun Orde Baru.

“Di era Orde Baru, dari tahun 1966 hingga 1998, utusan daerah justru diisi oleh unsur Eksekutif yang ada di daerah. Mulai dari gubernur, panglima Kodam, kepala kepolisian daerah, rektor universitas negeri, dan lain sebagainya. Pemilihan tersebut juga diserahkan kepada DPRD Provinsi. Sehingga utusan daerah banyak yang berafiliasi kepada Golongan Karya, yang mendominasi kursi di DPRD Provinsi,” katanya.

Diperparah lagi, dengan adanya Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, bangsa ini telah mengubur sistem bernegara yang dirumuskan para oendiri bangsa.

“Untuk itu, saya menawarkan kepada kita semua, untuk kita sepakati lahirnya Konsensus Nasional kembali kepada Demokrasi Pancasila. Kembali kepada sistem bernegara rumusan pendiri bangsa. Dan mengisi Umutusan daerah dengan benar, yakni mereka-mereka pemilik wilayah asal usul Negara ini. Yaitu para raja dan sultan Nusantara serta tokoh nasyarakat adat,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.Ir I Nyoman Gede Antara. M.Eng.IPU, yang mengatakan, sudah saatnya daerah kembali memiliki utusan daerah di MPR.

“Utusan daerah jika harus diaktifkan kembali adalah bagian dari upaya serius merawat memori kolektif bangsa dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, utusan daerah harus dihuni oleh utusan yang tepat untuk tujuan tersebut,” kata Rektor tegas. (000/DPD)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait