“Beberapa permasalahan yang kami analisis dari hasil aspirasi daerah terkait dengan TKD di antaranya bahwa dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditutup pada tahun 2024, Daerah mengharapkan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tidak mengalami stagnasi dan di prioritaskan untuk pencapaian target tersebut. Dana TKD tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di Daerah yang beraneka ragam dan Daerah juga berharap agar kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mampu menciptakan kemandirian di daerah sejalan dengan semangat Otonomi Daerah” terangnyA Sultan dalam sambutan pembukaan.
Sementara, anggota Komite IV dari Bali selaku koordinator tim kunjungan, I Made Mangku Pastika, dalam sambutannya menanggapi apa yang disampaikan oleh Wagub Tjokorda terkait tingkat kemiskinan di Bali.
“Angka kemiskinan di Bali Tahun 2022, 4,53 persen dibawah rata-rata nasional 9,57 persen, angka ini tergolong tinggi bagi Provinsi Bali meskipun dibawah angka nasional karena tingkat kemiskinan di Bali pernah di angka 3 persen, jadi masih ada waktu beberapa bulan bagi Bali untuk menurunkan lagi tingkat kemisikinannya,” kata Made Mangku.
Menurutny, Bali memiliki banyak SDM yang dikelola. Uang ada, peluang ada, maka Bali harus Makmur dengan apa yang dimiliki ini, dan Bali perlu memaksimalkan TKD yang belum terealisasi secara optimal guna peningkatan kesejahteraan daerah.
“DPD RI sebagai representasi masyarakat dan daerah telah banyak menerima aspirasi, pengaduan, dan masukan khususnya dari Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan APBN 2023, terutama terkait TKD. Oleh karena itu, kami melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali ini sebagai salah satu bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat” kata Sukiryanto, dalam sambutannya selaku Ketua Komite IV.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
