Selain itu, disebutkan, tingkat realisasi TKD yang masih rendah yakni baru mencapai sekitar 36 persen, ya g juga menjadi perhatian Komite IV.
“Mengingat sekarang sudah memasuki akhir Semester I” ujar Senator dari Kalimantan Barat ini.
Kemudian, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada bulan Mei penyaluran TKD provinsi Bali merupakan nomor satu secara nasional. Namun pada bulan Juni, ini penyaluran TKD Bali nomor 2 setelah Yogyakarta.
“Perlu kami sampaikan bahwa secara nasional, penyaluran TKD Bali sd 16 Juni 2023 menempati urutan ke-2 presentase penyaluran TKD terbesar. setelah Provinsi Yogyakarta, namun demikian tingkat penyaluran Dana Desa di Provinsi Bali merupakan yang tertinggi secara Nasional, bahkan sudah ada desa yang mengajukan Dana Desa untuk tahap 3” tutur Teguh.
Pihaknya berharap, dengan percepatan penyaluran Dana Desa ini, dapat memberi manfaat bagi masyarakat Bali.
Banyak hal yang ingin didalami oleh Komite IV dalam kegiatan kunjungan kerja di Bali termasuk oleh Wakil ketua Komite IV, KH. Ir Abdul Hakim.
“Saya sangat mengapresiasi capaian Pemda Bali, khsususnya terkait dengan PAD yang mencapai hampir 70 persen APBD, jika seperti ini maka bisa dikatakan Bali ini termasuk daerah yang mandiri” kata Abdul Hakim.
Disampaikan, pihaknya ingin mengetahui beberapa hal terkait implementasi UU HKPD di Bali yakni mengenai DAK, apakah Pemda diberi kesempatan untuk menghitung ulang DAK, melakukan exercise atas DAK dan kemudian apakah daerah bisa menagih haknya jika alokasi DAK kurang? Lalu bagaimana sinergitas pembangunan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD, apakah UU HKPD ini telah diimplementaasi dengan baik di Provinsi Bali.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
