PADANG (SumbarFokus)
Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, pada saat kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Barat (Sumbar), pekan lalu, meminta kepastian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah ini.
Anggota Komisi VI ini menyampaikan keprihatinannya terkait dengan kejadian langganan setiap tahun, yakni jebolnya kuota BBM bersubsidi. Sebagai informasi, pada tahun 2021 terjadi koreksi kuota sebesar 9.033,78 kiloliter setelah ditemukan penyelewengan distribusi.
Di tahun 2022, kuota BBM subsidi jebol pada Oktober-November, dan pada tahun 2023 ini, proyeksi habisnya kuota solar bersubsidi sebelum akhir tahun menjadi perhatian serius.
“Sebagaimana yang kita ketahui, jebolnya kuota BBM bersubsidi tiap tahun, telah menjadi perhatian serius bagi kita semua. Kejadian pada tahun 2021 dan 2022 harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, hari ini kami dari anggota Komisi VI DPR hadir di sini untuk menggali lebih dalam dan mencari solusi bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” tutur Nevi.
Sejumlah pertanyaan pun diajukan oleh Nevi terkait tindakan yang akan diambil oleh Pertamina terhadap pelanggaran penyaluran BBM subsidi. Dia menyoroti pentingnya tindakan tegas agar efek jera dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Kami juga mendesak Pertamina untuk lebih melibatkan masyarakat dan institusi setempat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Skema pelaporan yang melibatkan reward bagi masyarakat yang berani melaporkan penyimpangan dianggap perlu untuk dioptimalkan. Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, kami yakin pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan tepat volume,” tegas politisi PKS ini.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
