Anggota DPR Dapil Sumbar II ini menginginkan, Pertamina untuk lebih melibatkan masyarakat dan institusi setempat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Skema pelaporan yang melibatkan reward bagi masyarakat yang berani melaporkan penyimpangan dianggap perlu untuk dioptimalkan.
Pertamina juga diminta menjelaskan reaksi masyarakat terhadap penyetopan suplai BBM subsidi dan bagaimana pengelolaan antrian di SPBU. Selain itu, hasil penginputan data konsumen kendaraan bermotor roda empat dalam menggunakan Pertalite juga menjadi fokus pertanyaan.
“Sehubungan dengan wacana penghapusan Pertalite yang menjadi isu sensitif, kami mengingatkan Pertamina untuk tidak menyampaikan wacana yang dapat meresahkan masyarakat tanpa melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk DPR. Penghapusan Pertalite bukan hanya menjadi masalah teknis, namun juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19,” pinta anggota Banggar ini.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI berharap mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Pertamina, serta memberikan rekomendasi dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Barat.
“Kami sangat menghargai partisipasi dan kerjasama dari seluruh pihak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kami percaya bahwa dengan dialog terbuka dan solutif, kita dapat mencapai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Barat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Sumatera Barat ini. Semoga hasil dari kunjungan ini dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Nevi Zuairina. (000/ril)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
