“Ini bukan salahnya KI Sumbar, tapi pada konsistensi badan publik di Pemprov Sumbar dalam menerapkan keterbukaan informasi, terutama berkaitan kurangnya kolaborasi dan sinergitas dengan KI Sumbar pada tahapan penilaian Monev KI Pusat itu,” ujar Nurnas.
Tapi, dikatakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Pemprov Sumbar nilainya menunjukan grafik naik dibandingkan tahun 2021 yang posisinya di bawah nilai IKIP Nasional. Tahun 2022, naik berada di atas IKIP Nasional meski nilainya belum membanggakan.
“Satu hal yang pasti, KI periode kedua ini telah mampu membuat budaya keterbukaan informasi berada di track yang benar di masyarakat, baik di perkotaan maupun nagari-nagari. Badan publik pun juga banyak yang melek keterbukaan informasi,” tukasnya. (000/ki)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
