PADANG (SumbarFokus)
Mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang, pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang memberikan beberapa catatan atau rekomendasi. Hal itu diungkap dalam sidang Rapat Paripurna, Senin (1/4/2024).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, didampingi Wakil Ketua Amril Amin, Sekwan Hendrizal Azhar dan anggota DPRD Kota Padang yang hadir serta OPD di lingkungan Pemko Padang.
Juru bicara (jubir) Pansus, Helmi Moesim, mengatakan, untuk mencapai keputusan DPRD Kota Padang, Pansus I, II, III, dan IV telah melakukan pembahasan intensif dengan SKPD/OPD di lingkungan Pemko Padang.
Menyoroti capaian program dan kegiatan tahun 2023 dari APBD Kota Padang, Helmi Moesim menjelaskan, sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, dengan rata-rata capaian realisasi anggaran di atas 93 persen.
Namun, beberapa kegiatan atau sub kegiatan masih memiliki realisasi di bawah 90 persen, yang sebagian disebabkan oleh rasionalisasi dan efisiensi anggaran.
Pansus III juga menyoroti perlunya penanganan banjir secara komprehensif dan terencana, sementara Pansus IV meminta peningkatan mutu pelayanan Puskesmas di Kota Padang dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia.
Fraksi PAN menyetujui konsep rekomendasi pansus terhadap LKPJ Wali Kota Padang tahun 2023, namun meminta Inspektorat Kota Padang untuk melakukan pengawasan yang optimal terhadap temuan BPK RI di OPD Pemko Padang. Mereka juga menyoroti perlunya penguatan partai politik dan stabilitas politik di daerah.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
