Dijelaskan olehnya, para guru honorer tersebut sangat berharap untuk diangkat sebagai PPPK. Pasalnya sebagian besar dari jumlah ribuan tersebut sudah mengabdi selama puluhan tahun.
“Meski telah mengabdi puluhan tahun para guru honorer itu masih banyak menerima honor di bawah Rp1 juta. Di tengah kondisi sekarang ini sangat berat honor sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” papar dia.
Para guru tersebut berharap pengabdian mereka selama ini diberikan penghargaan yang setimpal dan sesuai prioritas pemerintah.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku akan berusaha mengkaji kembali permasalahan tersebut. Supaya nantinya mendapatkan hasil yang diharapkan.
“Mungkin nanti kita menemui pihak Pemprov Jatim dahulu. Kita pertanyakan soal ini dan sejauh mana mereka sudah melakukan prosesnya. Saya akan temui Gubernur besok juga. Secepatnya, tidak boleh ini rakyat dibeginikan,” kata LaNyalla yang sedang menjalani tugas reses di Jawa Timur itu.
Menurut LaNyalla, profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai PPPK. Bukan soal menghargai pengabdian, namun hal itu merupakan janji Pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan. “Makanya ini karena demokrasi kita sudah menganut Demokrasi liberal. Hilang nilai-nilai pancasila kita. Kesejahteraan kita semakin terpuruk karena dikuasai oleh Oligarki ekonomi. Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke UUD 45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan semakin terjamin untuk anak cucu kita,” pungkasnya. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
