Di sisi lain, Nanda mengingatkan pentingnya menghormati aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Setiap proses hukum, menurut dia, perlu disikapi secara dewasa dengan tetap mengacu pada mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan.
“Kita harus menghormati aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka bekerja berdasarkan kewenangan dan aturan yang berlaku, sehingga proses hukum harus kita sikapi dengan baik. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan atau dikoreksi, tentu ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Jangan sampai kita mengabaikan hukum hanya karena tidak sejalan dengan harapan kita,” ungkapnya.
Nanda menambahkan, menghormati aparat penegak hukum tidak berarti mengesampingkan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Prinsip kepastian hukum, transparansi, dan keadilan tetap perlu berjalan beriringan dalam setiap proses penegakan hukum.
Dia juga menilai edukasi mengenai perizinan perlu diperkuat, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai. Informasi mengenai persyaratan administrasi dan prosedur pengurusan izin harus disampaikan secara jelas agar masyarakat memahami ketentuan yang berlaku sebelum menjalankan kegiatan usaha.
“Penegakan hukum harus kita hormati, sementara edukasi dan pembinaan kepada masyarakat juga harus diperkuat. Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan informasi mengenai perizinan tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat memahami apa yang boleh dilakukan, apa persyaratannya, dan bagaimana mengurusnya,” katanya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
