LIMA PULUH KOTA (SumbarFokus)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR LPN Labuh Gunung, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut pada 19 November 2026.
Pencabutan izin usaha itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026. LPS selanjutnya melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan serta informasi pendukung untuk menentukan nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan.
Proses verifikasi ditargetkan selesai paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha, atau paling lambat 13 April 2027. Pembayaran klaim kepada nasabah yang memenuhi persyaratan akan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut. Seluruh dana pembayaran bersumber dari LPS.
Direktur Group Kesekretariatan LPS Damaiyanti Sakti baru -baru ini mengatakan, proses pembayaran dilakukan dengan mengutamakan kecepatan sekaligus ketelitian agar hak nasabah dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
“Kecepatan menjadi salah satu fokus LPS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, namun kami juga memastikan setiap proses dilakukan secara cermat dan tepat. Kami terus mengoptimalkan proses verifikasi dan pembayaran klaim agar nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan dapat segera memperoleh dananya. Dengan demikian, LPS tidak hanya berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tetapi juga memastikan hak nasabah terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Damaiyanti.
LPS mengingatkan nasabah untuk memastikan simpanannya memenuhi persyaratan penjaminan yang dikenal dengan prinsip 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan bank.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.




