“Kemudian Garuda Indonesia supaya konsisten melaksanakan implementasi business plan yang telah disepakati. Jangan sampai tidak konsistennya Garuda Indonesia dalam mengimplementasikan business plan membuat para investor tidak berminat melakukan investasi, dan kreditur yang menyetujui PKPU berpikir ulang untuk mengajukan permohonan pencabutan PKPU,” beber Nevi.
Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat ini, memahami bahwa saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 200 pesawat. Perhitungan itu, lanjutnya, diperoleh dari perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia.
“Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik, dengan 300 juta populasi yang rata-rata GDP (pendapatan per kapita) mencapai US$ 40 ribu. Sementara di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki GDP US$ 4.700. Itu berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat. Padahal sekarang, Indonesia baru memiliki 550 pesawat,” pungkas Nevi Zuairina.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan rencana penggabungan atau merger antara tiga maskapai penerbangan milik negara bukan untuk menyelamatkan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).
Pihak kementerian BUMN menyatakan bahwa rencana merger ini bertujuan agar ada konsolidasi antara ketiga perusahaan maskapai milik negara tersebut. Sehingga, Kementerian BUMN terfokus hanya pada satu perusahaan saja untuk sektor transportasi udara. (000/ril)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
