PADANG (SumbarFokus)
Wali Kota Padang Fadly Amran menandatangani Rencana Aksi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Senin (27/10/2025). Penandatanganan berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang Aia Pacah.
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Arif Ardianto beserta tim pengawasan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk terus mewujudkan pemerintahan yang amanah dan bebas dari praktik korupsi.
“Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat untuk membangun tata kelola yang baik, bersih, dan berintegritas. Penandatanganan ini adalah langkah nyata menuju visi Padang sebagai Kota Amanah,” ujarnya.
Fadly menjelaskan, rencana aksi kolaboratif ini memiliki tiga makna penting. “Pertama, sebagai simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan yang independen. Kedua, menjadi instrumen perbaikan kebijakan dan sistem antikorupsi, termasuk pembaruan dokumen dan SOP pemerintahan. Ketiga, memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara agar nilai kejujuran dan tanggung jawab tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Sumbar Arif Ardianto menyampaikan bahwa efektivitas pengendalian korupsi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan penguatan integritas birokrasi. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran dan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat.
“Ini menjadi tantangan bersama bagaimana kita dapat mengefektifkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Arif juga mengapresiasi capaian Pemko Padang yang dinilai cukup baik dibanding daerah lain di Sumatera Barat, terutama dalam sektor infrastruktur dasar dan sanitasi layak rumah tangga. Ia berharap kerja sama ini dapat memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di akhir kegiatan, kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama ini melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pemko Padang berharap dukungan BPKP Sumbar dapat mempercepat tercapainya target nasional pemberantasan korupsi serta meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi pada tahun 2025.
“Kami ingin Kota Padang menjadi contoh daerah yang benar-benar menjalankan pemerintahan yang amanah, transparan, dan akuntabel,” tutup Fadly Amran. (000)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
