PADANG (SumbarFokus)
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa Pemprov Sumbar mengedepankan semangat keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta terus berupaya memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi para jurnalis. Meski demikian, hasil penilaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sumbar yang belum cukup baik tetap akan segera dievaluasi.
Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mengikuti Diskusi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers, di Padang, Selasa (17/12/2024).
Berdasarkan hasil IKP dari Dewan Pers, Sumbar baru bisa meraih nilai 66,61 dan berada di peringkat 34 secara nasional.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa berdiskusi dengan Dewan Pers untuk melakukan evaluasi atas IKP Sumbar tahun 2024. Saat diskusi, kami menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar sangat terbuka soal informasi. Keterbukaan itu adalah semangat kita. Seluruh kegiatan pemerintahan dapat diakses melalui dashboard.sumbarprov.go.id. Secara nasional, keterbukaan ini mendapat penghargaan dari KI, KPI, dan Kemendagri, sebagai provinsi terinformatif,” ucap Mahyeldi.
Bukan tanpa alasan, sambung Mahyeldi, selain merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 14 tentang Kerterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahaan di Pemprov Sumbar menjadikan siapa pun bisa memberikan masukan. Di mana, masukan itu kemudian akan dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan.
“Kita terus menerapkan prinsip Johari Window. Bahwa kalau kita ingin maju, maka kita harus terbuka. Buktinya, Pemprov Sumbar mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas keterbukaan selama ini,” sambung Mahyeldi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
