Lebih lanjut, Wakil Komite 1 DPD RI ini meminta agar Pemerintah Provinsi dan DPRP juga turut memeriksa berbagai temuan di lapangan.
“Saya yakin publik juga turut memantau dan mempelajari informasi-informasi mengenai modus-modus nakal pembangunan jalan ini. Saat ini, masyarakat kita semakin cerdas, dan akan lebih berani bersuara, tentu kita tidak berharap ada konspirasi korupsi APBD Papua Barat. Selain itu, peran Pemerintah Provinsi Papua Barat, pengawasan dari DPRP juga sangat penting dijalankan,” ujarnya.
“Sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, saya berkepentingan untuk mempertanyakan semua hal ini. Saya sebagai Ketua Pansus Papua, sudah mendorong peningkatan anggaran di tanah Papua dan kebijakan afirmasi bagi OAP, dan ini berdampak sangat signifikan bagi peningkatan APBD. Tetapi dalam implementasinya jika ditemukan fakta yang berseberangan dengan yang seharusnya maka jelas harus ada tindakan hukum yang tegas oleh institusi hukum. Saya juga meminta ada pemeriksaan terhadap semua proyek pembangunan ini. Polisi, Jaksa, inspektorat dan auditor-auditor publik, saya harap dapat aktif responsif untuk menyelidiki hal ini berkaitan dengan dugaan praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah Provinsi Papua Barat,” kata Filep. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
