Lebih jauh, politisi PKS ini menyoroti pentingnya transparansi dalam tata kelola bahan pangan, termasuk dalam hal data ketersediaan dan jadwal distribusi bahan pangan melalui program bantuan sosial. Dia menegaskan bahwa pengelolaan yang baik harus menghindari manipulasi untuk kepentingan segelintir pihak dan memastikan prinsip good governance serta pertanggungjawaban publik dalam setiap langkahnya.
Pendistribusian bantuan sosial menjadi titik kritik lain. Menurut Nevi, proses distribusi seringkali tampak tidak melibatkan Menteri Sosial secara langsung, yang seharusnya memainkan peran penting dalam penyaluran bahan pangan kepada masyarakat yang berhak menerima. Keterlibatan langsung Menteri Sosial dinilai bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi bantuan sosial.
Dalam menghadapi potensi krisis pangan, legislator asal Sumatera Barat II ini meminta pemerintah untuk mempersiapkan strategi yang lebih kuat. Dia menekankan bahwa program-program seperti makan siang gratis, meski berniat baik, tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan nasional atau mendorong ketergantungan yang lebih besar terhadap impor bahan pangan.
Hj. Nevi Zuairina juga menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pangan yang dibuat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebagai solusi jangka pendek. Dia menyerukan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan inklusif dalam menangani masalah harga pangan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk petani, distributor, dan konsumen.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
