REFLEKSI SATU TAHUN KEPEMIMPINAN MAHYELDI – VASKO: Konsolidasi Ketahanan Daerah dan Agenda Percepatan Pemulihan Pascabencana

Satu tahun kepemimpinan Mahyeldi - Vasko di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari konteks yang sangat menantang. (Foto: Pemprov Sumbar/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Satu tahun kepemimpinan Mahyeldi – Vasko di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari konteks yang sangat menantang. Bencana beruntun sejak tahun 2024 yang menewaskan 67 orang dan memutus sejumlah sarana konektivitas utama belum sepenuhnya pulih, kemudian disusul bencana dengan skala lebih besar pada tahun 2025 dengan korban 264 jiwa yang melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan di Sumatera Barat. Situasi ini menempatkan Sumatera Barat dalam kondisi compound shock, yaitu guncangan berlapis sebelum proses pemulihan dari bencana sebelumnya tuntas.

Bacaan Lainnya
ADVERTISEMENT Iklan Tukar Uang Kas Keliling Bank Indonesia SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kerangka ekonomi regional dan tata kelola pembangunan, kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, stabilitas sosial, serta prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, refleksi kinerja satu tahun ini dibaca dalam perspektif ketahanan (resilience), adaptasi kebijakan, dan kebutuhan intervensi struktural lintas pemerintahan.

Kinerja Makro dalam Konteks Krisis

Data makro Sumatera Barat 2025 memperlihatkan paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen (c-to-c), lebih rendah dibandingkan 2024.
Dalam kondisi normal, angka ini dapat dimaknai sebagai pelemahan aktivitas ekonomi. Namun dalam konteks Sumatera Barat yang mengalami kerusakan infrastruktur, gangguan distribusi, serta disrupsi sektor produktif akibat bencana, fakta bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, indikator kesejahteraan justru membaik.

Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Capaian ini menjadikan Sumatera Barat termasuk delapan terbaik nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang dari sekitar 315 ribu jiwa menjadi 312,30 ribu jiwa. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan naik menjadi Rp776.517 per kapita per bulan atau meningkat 6,40 persen akibat kenaikan harga komoditas makanan.

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait