Namun kesiapan teknokratik semata tidak cukup. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, baik melalui transfer pusat, skema pembiayaan khusus, maupun dukungan kementerian/lembaga terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko berjalan lambat. Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, tekanan fiskal yang muncul akibat krisis berulang ini harus dibaca sebagai isu strategis lintas level pemerintahan. Ketahanan sosial yang telah terjaga perlu ditopang oleh ketahanan fiskal yang lebih kuat. Dalam konteks inilah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial, agar pemulihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mengembalikan
fungsi ekonomi dan sosial Sumatera Barat secara lebih cepat dan berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memimpin di Tengah Krisis Bencana
Namun di balik angka-angka statistik tersebut, publik melihat dimensi kepemimpinan yang lebih personal. Mahyeldi bukan figur baru dalam manajemen krisis. Sejak gempa besar 30 September 2009 saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang, telah terbiasa berada di garis depan penanganan bencana berskala nasional, mengawal tanggap darurat, koordinasi bantuan, hingga pemulihan layanan publik.
Pengalaman itu membentuk fondasi kepemimpinannya dalam situasi darurat. Saat menjadi Wali Kota Padang, ia kembali menghadapi banjir besar yang berulang hampir setiap tahun. Dari situ, terbentuk karakter kepemimpinan yang tenang, sistematis, dan berbasis koordinasi lintas sektor. Dalam setiap krisis, Mahyeldi memahami bahwa stabilitas komando dan kejelasan arah menjadi kunci.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
