Dalam pembahasannya, Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan, di antaranya tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen (c-to-c), serta penetapan nilai alfa sebesar 0,7.
βSeluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,β jelas Firdaus.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sebesar Rp3.483.258. Nilai tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP 2027.
Firdaus menyebutkan, rekomendasi UMSP tersebut ditujukan bagi empat sektor usaha, yakni Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437), serta Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
βPenerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya,β terangnya.
Dengan penetapan tersebut, Pemprov Sumbar berharap kebijakan pengupahan Tahun 2027 dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Sumbar. (000/adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.





