JAKARTA (SumbarFokus)
Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menekankan urgensi jaminan ketersediaan obat korban narkotika.
Hal itu disampaikannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI dengan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta, Senin (8/9/2025), di Kantor DPD RI, Jakarta.
RDP ini dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
Dalam kesempatan tersebut, Agita menyoroti persoalan ketersediaan obat-obatan yang digunakan dalam proses rehabilitasi pasien. Obat-obatan tersebut perlu dipastikan jaminan ketersediannya.
“Mengenai hambatan yang dihadapi itu ketersediaan obat-obatan yang tidak masuk lagi ataupun habis. Upaya apa yang sekarang dilakukan oleh RSKO untuk menanggulangi masalah ini? Karena dikhawatirkan akan menghambat penyembuhan pasien, apalagi jika tidak ada pengganti obat yang sudah tidak tersedia lagi,” ujar Agita.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama RSKO Jakarta Yuwanda Nova menjelaskan, saat ini ketersediaan obat Suboxone menjadi tantangan utama. Obat tersebut merupakan salah satu terapi penting bagi pasien korban narkotika, namun pasokannya terancam habis karena kendala dalam proses impor.
“Suboxone ini yang saat ini satu-satunya diimpor oleh Kimia Farma dan ternyata ada masalah di proses impornya sehingga kemungkinan ini akan putus. Apa yang kami lakukan? Yang pertama, kami sudah mulai mencoba tape ripped off kepada pasien-pasien kami, sudah mulai mengurangi penggunaan Suboxone itu, sehingga harapannya tidak terlalu terjadi proses sakau yang lebih parah, tapi ya memang kita ingatkan. Cuma memang kalau nanti putus, itu juga pasti akan terjadi,” ujarnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
