PADANG (SumbarFokus)
Sejak menempati lahan 2013, warga di sebidang tanah di Air Pacah Koto Tangah tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Bukan kami tidak tahu kewajiban sebagai warga negara, tapi karena dihalangi oleh oknum kelurahan, kalau bayar pajak surat-surat lengkapi dan itu harus bayar sejumlah uang yang nilainya puluhan juta rupiah, ” ujar Nelwati, satu dari beberapa orang yang menjadi Pemohon Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Sumatra Barat (KISB), Selasa (17/1/2023).
Sekitar 50 orang sejak tahun 2013 itu menempati lahan seluas 3,3 hektar di Air Pacah, tanah dibeli secara patut kepada petani penggarap atau pun ninik mamak, tapi akhirnya diketahui bahwa tanah itu tanah Negara.
Namun keinginan untuk mengurus kepemilikan terkendala, pihak BPN menolak karena alasan tanah ditempati mereka telah mempunyai GS.
Terakhir, ada gugatan di Pengadilan Negeri Padang yang akhirnya dicabut penggugat, bahkan soal administrasi terkini warga di lahan itu semakin runyam.
“Untuk membentengi diri dan ingin tahu titik terang tentang lahan yang kami tempati, kami memohon informasi ke Pengadilan Negeri Padang tentang alasan gugatan dicabut, tapi pihak PPID PN Padang mengatakan berkas acara dari gugatan Informasi Dikecualikan. Pemohon pun menempuh keberatan juga sama jawabannya, akhirnya kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, ” ujar Nelwati bersama Harmaneli selaku pemohon yang hadir di sidang KISB Selasa ini.
PN Padang selaku termohon tidak hadir dipersidangan awal dan memberikan keterangan tertulis mulai dari legal standing termohon sampai kepada kronologis dan alasan informasi dikecualikan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
