PADANG (SumbarFokus)
Penetapan status tanggap darurat bencana di Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi perhatian publik setelah diketahui bahwa Surat Keputusan (SK) tanggap darurat pertama ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, bukannya Gubernur Mahyeldi.
Selama masa penanganan bencana tersebut, tercatat terdapat dua SK tanggap darurat. SK pertama diteken Wakil Gubernur pada 25 November 2025, menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak 21 November 2025 akibat bibit siklon 95W. Status tanggap darurat tersebut berlaku untuk periode 26 November hingga 8 Desember 2025.
Penetapan dilakukan bertepatan dengan terjadinya banjir bandang, longsor, serta terisolasinya sejumlah wilayah di Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem.
Penandatanganan SK oleh wakil gubernur memunculkan pertanyaan di ruang publik. Saat status tanggap darurat diumumkan, respons masyarakat dan kalangan jurnalis mempertanyakan keberadaan gubernur dalam pengambilan keputusan awal penanganan bencana.
Berdasarkan penelusuran dokumen perjalanan kepala daerah serta informasi yang beredar di ruang publik, termasuk percakapan di sejumlah grup WhatsApp, Gubernur Sumatera Barat diduga tengah menjalani kunjungan kerja ke luar negeri pada saat bencana terjadi, yakni ke Korea Selatan.
Sejumlah kalangan menilai, setelah mengetahui terjadinya banjir bandang hebat di Sumatera Barat, kunjungan luar negeri tersebut kemudian dipersingkat.
Wartawan senior sekaligus Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, Almudazir, menyoroti momentum keberangkatan kepala daerah di tengah peringatan dini cuaca ekstrem.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
