KI Sumbar dan KI Provinsi lain, ditegaskannya, adalah penjaga keterbukaan informasi publik.
“Sehingga itu saya sebut Gubernur Mahyeldi masuk jebakan Batman,” ujar Toaik.
Toaik mengaku kecewa atas terbitnya SK itu di tengah Gubernur Sumbar elektabilitasnya sedang tinggi menuju Pilkada 2024.
“Pak Mahyeldi itu elektabilitasnya menuju 50 persen jelang Pilkada 2024, dan saya meyakini kalau Pak Mahyeldi bisa dua periode menjabat Gubernur Sumbar,” sebut Toaik.
Menurutnya, banyaj yang akan sedih kalau elektabilitas Mahyeldi merosot karena SK yang disarankan oleh pejabat di Pemprov Sumbar ini.
“Ini akan menjadi hal yang bisa di- bully di kaum pro keterbukaan di Sumbar bahkan kaum pro keterbukaan di Indonesia,” ujar Adrian.
Di sisi lain, Novrianto ‘Ucok’, selalu Penasihat PJKIP Sumbar, mendesak PJKIP Sumbar untuk mengajukan permohonan informasi publik terkait terbitnya SK bubarkan KI Sumbar tersebut.
“Termasuk adanya pihak yang melempar bola panas ke Ketua DPRD, terkait lambatnya proses fit and proper test calon anggota KI Sumbar. Padahal itu ulah Komisi I DPRD Sumbar. Dan terkait seleksi di DPRD Sumbar, Ketua sudah memanggil Kadis Kominfo itu. Kok di keterangannya siang (Jumat) disebut surat Kominfotik tidak digubris DPRD Sumbar,” tegas Ucok.
Ditekankan, PJKIP perlu meminta Ketua DPRD Sumbar menjelaskan soal polemik KI Sumbar periode ketiga ini ke publik.
Sedangkan, selalu Pembina PJKIP, HM Nurnas, yang ikut hadir dalam pertemuan strategis itu, meminta PJKIP Sumbar menganalisis terkait SK Gubernur tersebut.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
