PADANG (SumbarFokus)
Penerapan sistem digitalisasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dinilai memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Manager SPBU 14.252.516 Bungus Amri Rajanista mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi saat ini dilakukan berbasis data melalui penggunaan barcode.
“Dengan sistem ini, penyaluran BBM bersubsidi sudah berbasis data dan terkontrol. Tanpa barcode, pengisian tidak bisa dilakukan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Dia menjelaskan, barcode tersebut diterbitkan untuk kelompok pengguna tertentu seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui sistem CCTV yang terhubung dengan BPH Migas dan Pertamina sehingga aktivitas SPBU dapat dipantau secara langsung.
Stok BBM di tangki pendam SPBU juga telah terintegrasi dengan sistem Pertamina untuk memantau distribusi dan penjualan.
Amri menegaskan, seluruh operasional SPBU berjalan sesuai standar operasional prosedur.
“Tidak ada toleransi untuk pelanggaran berat. Semua sudah diatur dalam kontrak kerja,” katanya.
Terkait isu dugaan penyelewengan BBM bersubsidi, dia menilai informasi tersebut tidak didukung fakta.
“Kalau terus dituduh tanpa bukti, ini bisa berdampak luas. Masyarakat justru bisa dirugikan karena tidak lagi menikmati subsidi pemerintah, dan itu bisa memicu inflasi di daerah,” ujarnya.
Dia berharap masyarakat dapat lebih objektif dalam menilai penyaluran BBM bersubsidi yang saat ini telah diawasi melalui sistem digital. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
