PADANG (SumbarFokus)
Menanggapi Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang tahun 2022, pansus-pansus di komisi DPRD Kota Padang melaksanakan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko), di Padang, Senin (20/3/2023).
Usai pelaksanaan Pembahasan, Ketua Pansus I, Djunaidy Hendry mengatakan, dari pembahasan pansus I ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti kepastian dari formasi bagi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Padang.
“Di Kota Padang, jumlah honor daerahnya lebih kurang 7600, P3K formasi yang sudah disampaikan Kementrian PAN RB berjumlah tiga ribuan. Dari tiga ribu, 2500 itu adalah formasi guru P3K, termasuk di dalam itu 1226 guru passing grade yang kemarin,” ujar Djunaidy.
Disebut ketua Ketua Fraksi PKS Kota Padang ini, dari jumlah yang ada itu, 3100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1000, maka baru terakomodasi 4000 honor daerah yang kemudian dikonversi menjadi P3K.
“Kita punya honor daerah ini 7600, ada 3000-an nasib honor daerah yang tidak jelas nasibnya di tahun 2023, sementara mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Jadi kita meminta kepada BKPSDM dan Pemerintah Kota secara umum untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3000-an honor daerah yang belum tertampung di P3K,” tuturnya.
Di sisi lain, di bidang investasi daerah, disebutkan, diharapkan Pemerintah Kota memiliki loncatan pemikiran yang besar, karena diharapkan juga pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD, sebab tren APBN/APBD terus menurun setiap tahun.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
