MANOKWARI (SumbarFokus)
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi dari perwakilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yakni guru SMA/SMK se-Papua Barat, Kamis (30/3/2023).
Aspirasi itu terkait dengan keluhan tentang lambatnya SK PPPK dari provinsi yang menyebabkan hak mereka dibayar dengan tidak sesuai dan juga terlambat dibayarkan dalam waktu yang belum ditentukan. Para guru ini berharap Senator Filep Wamafma dapat memperjuangkan hak mereka kepada pemerintah pusat.
Pasalnya, para guru PPPK sebelumnya juga telah menyuarakan tentang hak-hak mereka kepada pemerintah daerah hingga ke pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun hingga saat ini, keluhan tersebut belum juga mendapat jawaban pasti.
Dalam dokumen aspirasi yang dituangkan lewat persatuan guru PPPK SMA/SMK se-Papua Barat disebutkan bahwa terdapat 643 orang PPPK yang sudah berstatus lulus tes tahun 2021 lalu. Namun sebanyak 615 orang baru menerima SK dari Gubernur Papua Barat pada 8 Desember 2022.
Selanjutnya, 18 orang PPPK lainnya menerima SK pada 8 Desember 2022. Kemudian menyusul lagi 6 orang guru menerima SK PPPK pada 9 Maret 2023. Turunnya SK ini menyebabkan semakin banyak persoalan yang dialami para guru PPPK tersebut.
Dari 11 poin aspirasi yang diterima Filep Wamafma, salah satu poinnya berbunyi: “Melakukan komunikasi lintas instansi terkait kekurangan gaji kami PPPK guru SMA/SMK se-Papua Barat yang belum dibayarkan sesuai TMT 1 Mei 2022 terhitung Mei-September 2022 termasuk gabungan tunjangan dan TPP”.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
