Dijelaskan, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih berada pada posisi yang memprihatinkan dibanding dengan negara lain. Salah satunya dikarenakan masih banyaknya pemahaman yang tidak pas tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri di masyarakat maupun dikalangan aparat.
“Seringkali keadilan gender hanya diartikan sebagai pemberian porsi kesempatan yang lebih besar pada perempuan dalam suatu aktivitas. Ketidaktepatan pemahaman tersebut menjadikan upaya untuk meningkatkan keadilan gender tidak berbasis pada akar permasalahan yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, gender merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan peran antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender sering kali bermula dari permasalahan relasi gender yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Hal ini muncul karena berbagai aspek, mulai dari pengaruh budaya, rendahnya kapasitas perempuan, interpretasi agama dan sebagainya.
“Seringkali kesenjangan gender berawal dari tingkat keluarga dan kemudian meluas ke tingkat makro, seperti kualitas Human Development Indeks (HDI) yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang terhambat, kualitas pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan rendah, masalah sosial yang tinggi dan sebagainya,” ujar Risnawanto.
Terkait dengan tuntutan keadilan gender dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah memulai mengorientasikan pelaksanaan semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan gender.
“Bahkan juga dalam manajemen pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarier baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. Di berbagai jabatan di pusat juga sudah diemban oleh perempuan, ketua DPR RI perempuan, menteri keuangan perempuan, menteri luar negeri perempuan,” katanya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
