“Kami berharap pemerintah daerah bersama stakeholder terkait dapat menunjukkan komitmen yang kuat dan tegas dalam penanggulangan bencana, serta menjalankan langkah-langkah mitigasi yang dituangkan dalam Dokumen Renkon ini,” harapnya.
Pasalnya, dokumen tersebut akan menjadi dokumen pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi Peraturan Bupati dan akan disepakati untuk dijalankan bersama.
Dikesempatan yang sama, Kalaksa BPBD Padang Pariaman Budi Mulya dalam laporannya menyebutkan, Padang Pariaman merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat bantuan dari IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project).
Diketahui, bantuan tersebut hanya diterima oleh 30 Kabupaten/Kota se-Indonesia khususnya kepada daerah dengan ancaman gempa bumi dan tsunami.
“Alhamdulillah Padang Pariaman mendapat tujuh slot bantuan selama 2 tahun, mulai dari tahun 2023 s.d tahun 2024. Salah satunya menyiapkan Rencana Kontingensi Gempa bumi dan Tsunami yang saat ini kita laksanakan,” ungkap Budi. (000/ril)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
